Infonagari.kim.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut mengungkap dampak pahit dari kebijakan penonaktifan jutaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terhadap warga miskin.

 

Dalam inspeksinya, Lisda mendapati satu keluarga yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Seorang ibu dan anaknya diketahui harus berjuang melawan penyakit kronis selama bertahun-tahun tanpa jaminan kesehatan yang memadai.

 

Ibu dan Anak Berjuang Tanpa Bantuan

 

Keluarga tersebut menghadapi beban ganda. Sang ibu sudah menderita sakit sejak masa kehamilan, yang kemudian berdampak pada sang anak yang lahir dengan gangguan kesehatan bawaan. Selama ini, mereka bergantung pada PBI BPJS untuk pengobatan rutin, namun kepesertaan mereka kini dinonaktifkan.

 

"Coba bayangkan, keluarga dengan kondisi seperti ini yang harus terus berobat, ibu dan anak, justru terkena pengurangan bantuan. Ini tentu sangat memprihatinkan dan menyakitkan," tegas Lisda saat meninjau langsung kondisi rumah keluarga tersebut.

 

Desakan Evaluasi Kebijakan Nasional

 

Legislator asal Sumatera Barat ini memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan para pembuat kebijakan agar tidak asal dalam memangkas data bantuan sosial. Menurutnya, akurasi data di atas kertas seringkali berbanding terbalik dengan kondisi riil di pelosok daerah.

 

"Jangan main-main dalam mengambil keputusan kebijakan. Jangan coba-coba membuat kebijakan tanpa melihat langsung kondisi masyarakat. Kasus di Mentawai ini mungkin hanya sebagian kecil, di luar sana masih banyak keluarga yang sangat bergantung pada bantuan ini untuk bertahan hidup," tambahnya.

 

Komitmen Kawal ke Senayan

 

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan sosial, Lisda memastikan temuan dari Kepulauan Mentawai ini akan menjadi agenda prioritas dalam rapat evaluasi bersama kementerian terkait di tingkat nasional. Ia mendesak agar skema perlindungan kesehatan bagi warga rentan dikembalikan fungsinya demi melindungi hak dasar rakyat atas kesehatan.

 

Kunjungan ini diharapkan menjadi pelecut bagi otoritas terkait untuk segera melakukan verifikasi ulang data kemiskinan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan hak akses layanan kesehatan di tengah perjuangan mereka melawan penyakit.