Infonagari.kim.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen ini diperkuat melalui koordinasi intensif antara Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Selatan, Zainal Arifin, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, Hendro, di Painan, Kamis (18/6/2026).

 

Dalam pertemuan taktis tersebut, Sekda Zainal Arifin didampingi langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pessel, Hadi Susilo.

 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut nyata di tingkat daerah atas Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/4680/SJ dan Kepala BPS RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditetapkan di Jakarta, 15 Juni 2026.

 

Koordinasi lintas sektoral ini bergerak cepat atas instruksi langsung dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Bupati menginstruksikan agar seluruh jajaran birokrasi, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga wali nagari, memberikan karpet merah dan pengawalan total terhadap jalannya sensus yang digelar 10 tahun sekali ini.

 

Bupati Hendrajoni menekankan bahwa akurasi data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pondasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, tidak boleh ada wilayah atau pelaku usaha yang terlewatkan dari pendataan.

 

"Bupati Hendrajoni telah menginstruksikan kepada kami, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga tingkat nagari, untuk ikut bertanggung jawab mengawal kelancaran SE2026. Beliau meminta para camat dan wali nagari turun langsung mendampingi petugas BPS di lapangan agar masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang jujur, akurat, dan objektif,"ungkap Sekda Zainal Arifin menyampaikan arahan bupati.

 

Sekda yang didampingi Asisten II Hadi Susilo menambahkan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi fasilitas sosialisasi melalui pemanfaatan media luar ruang, videotron, maupun koordinasi berkala guna memantau progres lapangan.

 

“Dari sisi teknis perekonomian daerah, pengawalan khusus akan diarahkan pada pengumpulan data Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes), serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi di Pesisir Selatan,” tambah Sekda.

 

Petugas lapangan nantinya akan menyisir seluruh sektor usaha secara door to door, meliputi sektor industri, perdagangan, pertambangan, konstruksi, pariwisata, koperasi, pertanian, hingga layanan kesehatan dan pendidikan swasta.

 

Sementara itu, Kepala BPS Pesisir Selatan, Hendro, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen terbuka dan respons cepat yang ditunjukkan oleh jajaran Pemkab Pessel di bawah komando Bupati Hendrajoni.

 

Menurut Hendro, dukungan dari Bupati Hendrajoni, Sekda, Asisten II, hingga ke tingkat wali nagari merupakan energi besar bagi para petugas sensus di lapangan demi menyukseskan agenda kegiatan Ngisi Bareng (NGIBAR) kuesioner SE2026.

 

"Dukungan penuh dari Pak Bupati dan jajaran ini sangat luar biasa. Sensus ini murni untuk memotret realitas ekonomi makro dan mikro daerah. Kami berharap dengan pengawalan berlapis dari pemda, data SE2026 di Pesisir Selatan terjaga kelengkapan dan akurasinya sehingga bebas dari kesalahan fatal," pungkas Hendro.

 

Sesuai amanat SEB Mendagri dan BPS RI, progres pendataan lengkap SE2026 di wilayah Pesisir Selatan selanjutnya akan dilaporkan dan dimonitoring secara berkala melalui dashboard pelaporan nasional guna memastikan seluruh tahapan rampung tepat waktu.