Infonagari.kim.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H., saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 di Hotel Basko Padang, Rabu (10/6/2026).

 

Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya bimtek ini. Ia memandang agenda ini sangat strategis untuk menyamakan pemahaman seluruh jajaran perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP secara konsisten, mulai dari tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan kinerja.

 

"Saya tidak menginginkan pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP hanya menjadi tanggung jawab Tim SAKIP Kabupaten dan para Kasubag Perencana saja. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pimpinan perangkat daerah beserta jajarannya," tegas Hendrajoni di hadapan para peserta.

 

Bupati juga menginstruksikan agar sasaran dan indikator kinerja yang disusun oleh setiap dinas harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah, terukur, realistis, dan berorientasi hasil. Ia juga meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal dan memonitor tindak lanjut rekomendasi evaluasi secara berkelanjutan.

 

Di sela-sela acara, Bupati Hendrajoni membeberkan capaian akuntabilitas kinerja Pesisir Selatan saat ini. Ia mengungkapkan ada empat kategori komponen SAKIP yang menjadi fokus utama untuk terus diperbaiki, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian pembangunan.

 

Saat ini, capaian SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan berada pada predikat B. Hendrajoni pun memasang target besar demi membawa perubahan signifikan pada tata kelola birokrasi daerah.

 

"Saya menargetkan di akhir pemerintahan nanti, nilai SAKIP kita harus naik kelas dari predikat B menjadi predikat A," ujarnya optimis.

 

Di sisi lain, apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran atas kerja keras mereka di bidang reformasi birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pesisir Selatan kini telah mengalami perbaikan yang sangat signifikan dengan raihan nilai A-.

 

Menurut Bupati, capaian RB dengan nilai A- ini merupakan bukti nyata dari perbaikan berkelanjutan pada tata kelola pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan selama dua tahun terakhir.

 

Untuk memastikan penguatan SAKIP ini berjalan optimal, Pemkab Pesisir Selatan menghadirkan langsung dua pakar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai narasumber, yaitu Bpk. Akhmad Hasmi, Ak. (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemenpan RB) dan Ibu Annisa, S.M. (Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenpan RB).

 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.