Dorong Kemandirian Ekonomi, Lisda Hendrajoni Ajak UMKM Pessel Bangun Ekosistem Halal

  • Mar 16, 2026
  • Banta Fauzan

Infonagari.kim.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., mengimbau para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera membangun ekosistem halal. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

 

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Temu Wicara Pengawasan Jaminan Produk Halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI di Sago, Painan, Senin (16/3/2026).

 

Lebih dari Sekadar Kewajiban Agama

 

Menurut Lisda, saat ini produk halal tidak lagi hanya dipandang dari sisi syariat, tetapi telah menjadi standar global untuk kebersihan, kesehatan, dan keamanan konsumsi.

 

"Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, kebutuhan produk halal sangat tinggi. Namun saat ini, industri halal dunia berkembang pesat karena konsumen mencari kualitas dan kepercayaan," ujar Lisda.

 

Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM

 

Lisda memaparkan empat manfaat utama bagi UMKM yang memiliki sertifikat halal:

  1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Memberikan ketenangan bagi pembeli.
  2. Meningkatkan Nilai Jual: Produk dianggap memiliki standar kualitas lebih tinggi.
  3. Memperluas Akses Pasar: Syarat masuk ke ritel modern dan ekspor.
  4. Peluang Pasar Besar: Membuka pintu ke jaringan industri halal global.

 

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

 

Menyadari keterbatasan biaya yang sering dihadapi UMKM, Lisda mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang disediakan pemerintah.

 

"Yang kita bangun bukan sekadar kertas sertifikat, tapi ekosistem. Mulai dari bahan baku halal, produksi bersih, hingga pengawasan yang benar. Jika ini terbentuk, UMKM kita akan semakin kuat dan mandiri," tambah Srikandi NasDem asal Sumbar ini.

 

Fungsi Pengawasan DPR RI

 

Sebagai anggota Komisi VIII, Lisda menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar BPJPH memastikan program sertifikasi ini mudah diakses hingga ke pelosok daerah, bukan hanya di kota-besar.

 

"Penguatan UMKM bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Usaha kecil yang dikelola dengan standar baik hari ini, bisa menjadi perusahaan besar di masa depan," pungkasnya.

 

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar seratusan pelaku UMKM yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan para peserta segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk-produk unggulan mereka.