Infonagari.kim.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mematangkan akurasi data masyarakat penerima bantuan jaminan kesehatan melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) pada Kamis (4/6/2026). 

 

Rapat krusial yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ini fokus membahas Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Data DTSEN bagi para penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Pesisir Selatan.

 

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, S.ST, MM, hadir dan mengikuti langsung seluruh rangkaian pembahasan teknis tersebut. 

 

Mengingat pentingnya integrasi data yang valid, rapat ini sengaja melibatkan jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga vertikal, mulai dari Bapperida, DPMD, Dinsos, Dinkes, Perkimtan LH, hingga BPJS Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Dalam pembahasan tersebut, Agustina Rahmadani menyampaikan bahwa sinkronisasi lintas sektor ini sangat penting agar tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewatkan dari jaminan kesehatan, sekaligus menghindari adanya potensi data ganda. 

 

Dalam pembahasan tersebut, integrasi Data DTSEN menjadi fokus utama guna memastikan kepesertaan JKN KIS bagi warga kurang mampu benar-benar akurat dan sinkron dengan data kependudukan terbaru.

 

Agustina, menyampaikan bahwa sinkronisasi lintas sektor ini sangat penting agar tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewatkan dari jaminan kesehatan, sekaligus menghindari adanya potensi data ganda.

 

"Akurasi data adalah kunci utama agar program Jaminan Kesehatan Nasional ini tepat sasaran. Melalui pemanfaatan data kependudukan dan sinkronisasi bersama BPJS, BPS, serta OPD terkait seperti Dinsos dan Bapperida, kita ingin memastikan seluruh fasilitas dan manfaat kesehatan dari negara benar-benar diterima oleh masyarakat Pesisir Selatan yang membutuhkan secara objektif," ujar Agustina Rahmadani.

 

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat segera melahirkan langkah taktis dalam perbaikan dan pemutakhiran data terpadu, sehingga pelayanan serta jaminan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel.