Infonagari.kim.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional bagi tiga provinsi di Pulau Sumatera yang dilanda banjir bandang dan longsor parah. Tiga provinsi yang dimaksud adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

 

Menurut Lisda, situasi yang terjadi sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan kebijakan luar biasa dari pusat. Ia menilai penetapan status bencana nasional adalah langkah yang paling tepat untuk mempercepat penanganan.

 

“Status bencana nasional perlu segera ditetapkan, mengingat jumlah korban dan kerusakan infrastruktur yang begitu besar yang kami tinjau langsung ke lapangan, serta kemungkinan terjadinya bencana susulan,” ujar Lisda pada Sabtu (29/11).

 

Data Korban Jiwa dan Kerusakan Mendasar

 

Lisda mendasarkan desakannya pada data resmi BNPB per Sabtu kemarin, di mana jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai 303 jiwa, dan 279 warga masih dinyatakan hilang.

 

Selain korban jiwa, ratusan infrastruktur vital milik masyarakat maupun pemerintah juga mengalami kerusakan berat. Kondisi ini memperparah situasi di lapangan, menghambat akses logistik, dan menyulitkan proses penanganan bencana.

 

Ribuan warga terpaksa mengungsi dan harus bertahan di tenda-tenda darurat dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

 

“Lamanya waktu bencana yang terjadi sejak 22 November lalu adalah alasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Lisda.

 

Dampak Jangka Panjang Perekonomian

 

Anggota DPR RI yang bermitra dengan BNPB ini juga menyoroti dampak jangka panjang bencana terhadap sektor sosial-ekonomi masyarakat. Kerusakan masif pada infrastruktur, khususnya jalan yang terputus, mengancam perekonomian masyarakat di daerah terdampak.

 

“Pemerintah harus segera hadir dengan kebijakan yang luar biasa. Kami ingin masyarakat segera mendapatkan perlindungan dan penanganan yang maksimal,” tambahnya.

 

Lisda berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan strategis demi mempercepat proses evakuasi, pemulihan, serta penyaluran bantuan. Masyarakat di tiga provinsi tersebut kini menantikan keputusan penetapan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal dengan dukungan dana dan sumber daya dari APBN.