Infonagari.kim.id - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sukses menjemput bola ke pemerintah pusat untuk program pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Melalui lobi langsung yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur, M.Si., pada hari Rabu (3/6/2026), daerah ini berhasil mendapatkan tambahan alokasi bantuan perumahan secara signifikan untuk Tahun Anggaran 2026.

 

Pada kondisi eksisting awal, Kabupaten Pesisir Selatan sebenarnya hanya mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah sebanyak 286 unit.

 

Namun, berkat diplomasi dan lobi intensif yang dilakukan Bupati Hendrajoni ke Dirjen Kawasan Permukiman, Pesisir Selatan sukses mengamankan tambahan kuota sebanyak 214 unit rumah lagi pada tahun ini. 

 

Dengan adanya penambahan signifikan tersebut, total program BSPS yang siap dikucurkan untuk masyarakat kurang mampu di Pesisir Selatan tahun 2026 ini melesat menjadi 500 unit rumah dengan total nilai anggaran fantastis mencapai Rp10 Miliar.

 

Melalui total anggaran tersebut, nantinya setiap rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Adapun persyaratan utama untuk menerima bantuan bedah rumah ini adalah:

 

• Tanah tempat objek bangunan harus merupakan milik sendiri.
• Memiliki surat kepemilikan tanah yang sah, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), surat hibah, maupun dokumen legal lainnya yang menjelaskan keabsahan kepemilikan tanah tersebut.

 

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan bahwa pengetatan dokumen ini bertujuan agar program berjalan tanpa kendala hukum di kemudian hari, sehingga rumah yang telah dibedah dapat dihuni dengan aman dan nyaman oleh pemiliknya.

 

"Rumah yang layak huni adalah fondasi utama kesejahteraan keluarga. Kami tidak ingin sekadar menunggu anggaran daerah yang terbatas, makanya kita jemput langsung ke pusat," ungkap Hendrajoni.

 

Hendrajoni, menegaskan bahwa penambahan kuota ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup warga.

 

"Alhamdulillah, doa kita bersama diijabah. Kita bawa pulang tambahan kuota hingga total menjadi 500 unit rumah senilai Rp10 Miliar untuk warga kita yang membutuhkan," ujar Hendrajoni penuh rasa syukur.