Viral Siswa Seberangi Sungai Pakai Lori di Lumpo, Wali Nagari: Itu Narasi Provokatif, Jembatan Sedang Dibangun!
- Apr 05, 2026
- Banta Fauzan
Infonagari.kim.id – Wali Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan, menyayangkan tindakan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video siswa sekolah menyeberangi sungai menggunakan lori gantung dengan narasi yang tidak sesuai fakta.
Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa para pelajar terpaksa menggunakan lori karena tidak adanya jembatan penghubung. Padahal, kondisi sebenarnya adalah jembatan permanen di lokasi tersebut sedang dalam proses pembangunan intensif.
Wali Nagari Nasrul menjelaskan bahwa lori gantung tersebut justru merupakan permintaan resmi dari pihak nagari kepada Kementerian PU melalui Balai Jalan. Fasilitas ini disediakan sebagai alat penyeberangan darurat hanya jika debit air sungai naik akibat hujan lebat.
“Jadi bukan tidak ada jembatan. Jembatan Limau Gadang sedang dalam proses perbaikan dan pembangunan kembali setelah rusak akibat banjir 2024 lalu. Di lokasi juga ada jembatan darurat sementara yang digunakan warga saat kondisi air normal,” tegas Nasrul, Sabtu (4/4/2026).
Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PUTR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, mengonfirmasi bahwa Jembatan Limau Gadang Lumpo adalah salah satu proyek prioritas yang ditangani langsung oleh Kementerian PU RI.
“Proses pembangunan sudah berjalan di lapangan. Kami menargetkan jembatan ini selesai sepenuhnya pada Agustus tahun ini. Keberadaan lori itu memang hanya untuk situasi mendesak atau banjir, sesuai surat permohonan dari Wali Nagari sebelumnya,” ujar Eka.
Berdasarkan pantauan tim media di lapangan pada Sabtu (4/4), lori gantung yang viral tersebut tampak tidak beroperasi dan hanya terparkir di pinggir sungai karena debit air dalam kondisi dangkal. Masyarakat setempat terlihat beraktivitas normal menyeberangi sungai tanpa kendala.
Pihak nagari berharap masyarakat luar tidak mudah terprovokasi oleh konten video yang dipotong-potong tanpa konfirmasi fakta, karena hal tersebut dapat merusak citra daerah dan upaya pembangunan yang sedang diupayakan pemerintah.