Infonagari.kim.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. 

 

Capaian prestisius ini diraih setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. 

 

Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, di Aula Pertemuan Perwakilan BPK Provinsi Sumbar, Padang, pada Jumat (29/5). Pesisir Selatan menerima penghargaan ini bersama empat daerah lainnya di Sumbar, yaitu Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman.

 

Prosesi penyerahan LHP ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, didampingi Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah. Turut hadir mengawal jalannya acara sejumlah pejabat teras daerah, mulai dari Sekretaris Daerah Zainal Abidin, Inspektur Eva Fauza Yuliasman Datuak Tigo Lareh, Kepala BPKPAD Suhandri, Kadis Kominfo Wendi Sikumbang, hingga Kepala Kesbangpol Marzan.

 

 Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung ketat selama 60 hari demi menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar pemeriksaan dan perundang-undangan. 

 

Meski BPK mencatat beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti, komitmen tata kelola yang kuat membuat Pesisir Selatan dan empat daerah lainnya dinilai layak mempertahankan opini tertinggi tersebut.

 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, dipercaya mewakili seluruh pimpinan DPRD penerima LHP untuk menyampaikan sambutan. 

 

“Bahwa opini dan rekomendasi dari BPK merupakan instrumen evaluasi krusial yang menuntut perhatian serius dari eksekutif maupun legislatif,” ucapnya.

 

Sebagai lembaga pengawas, DPRD memegang tanggung jawab moral untuk mengawal tindak lanjut dari seluruh catatan rekomendasi BPK sesuai regulasi yang berlaku. 

 

Ia berharap capaian impresif ini terus dipertahankan agar penggunaan APBD ke depan dapat memberikan dampak konkret serta manfaat nyata yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

 

Senada dengan hal itu, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengapresiasi proses audit BPK sebagai elemen penting demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

 

“Capaian WTP kali ini terasa sangat bermakna di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi daerah,” terang Hendrajoni.

 

Kondisi keuangan yang terbatas justru memicu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk semakin memperketat disiplin penganggaran, memastikan efisiensi belanja daerah, serta menjamin seluruh program tepat sasaran. 

 

Menurutnya, penghargaan ini bukanlah garis finis dari sebuah pencapaian, melainkan refleksi dari kerja keras seluruh elemen instansi. 

 

“Integritas dan disiplin dalam mengelola anggaran demi kemajuan daerah adalah tujuan utama bagi kita,” tutupnya.