Infonagari.kim.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, menegaskan komitmen penuh legislatif untuk terus mengawal realisasi bantuan penanganan bencana di Provinsi Aceh. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius adalah percepatan pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir.

 

Hal itu disampaikan Lisda Hendrajoni di sela kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, Komisi VIII DPR RI telah memperjuangkan alokasi bantuan kebencanaan senilai Rp12,3ic miliar guna mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah daerah terdampak.

 

"Komisi VIII DPR RI telah mengalokasikan bantuan kebencanaan sekitar Rp12,3 miliar. Sebagian dari anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemulihan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal," ujar Lisda.

 

Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI beberapa waktu setelah bencana terjadi. Dari hasil peninjauan itu, berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, menjadi perhatian utama untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2026.

 

Lisda menegaskan, Komisi VIII DPR RI tidak hanya berperan dalam memperjuangkan anggaran, tetapi juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan ketat agar seluruh bantuan benar-benar tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

 

"Kami akan terus mengawal proses realisasi bantuan ini agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana," tegas legislator asal NasDem tersebut.

 

Menurut Lisda, perhatian Komisi VIII DPR RI tidak hanya terfokus pada satu wilayah saja, melainkan mencakup seluruh daerah di Aceh yang terdampak bencana. Hal ini termasuk wilayah yang membutuhkan dukungan rehabilitasi fasilitas pendidikan, sosial, hingga sarana keagamaan.

 

"Kami ingin memastikan seluruh daerah yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui percepatan pemulihan pascabencana," katanya.

 

Di akhir penyataannya, Lisda berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat proses rehabilitasi. Dengan begitu, pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, dapat kembali berjalan secara optimal.

 

Komisi VIII DPR RI dipastikan akan terus memantau pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar seluruh bantuan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan demi mendukung pemulihan total kehidupan masyarakat di Serambi Mekah.