Infonagari.kim.id – Langkah taktis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperjuangkan lompatan mutu pendidikan di tingkat pusat tidak hanya bertumpu pada visi kepala daerah, melainkan juga kesiapan matang di lini birokrasi dan administrasi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Selatan, Zainal Arifin, SKM., M.Kes., yang ikut mendampingi Bupati H. Hendrajoni dalam audiensi strategis bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

 

Pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi oleh Kepala BBPMP Sumatera Barat, Dr. Khairullah, S.Pd., M.Pd., dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, Pendidikan Formal dan Non-Formal, Dr. Eko Susanto, SE., M.Si., menjadi momentum penting bagi Pesisir Selatan untuk membawa pulang program senilai ratusan miliar rupiah.

 

Sebagai top manajer birokrasi di lingkungan Pemkab Pessel, kehadiran Sekda Zainal Arifin dalam agenda tersebut mengemban tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sangat krusial. Sesuai dengan kewenangannya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan dinas teknis, serta memantau jalannya administrasi pembangunan, Zainal Arifin bertugas memastikan bahwa seluruh proposal program yang diajukan telah memenuhi aspek legalitas dan akuntabilitas.

 

"Kehadiran kami di sini mendampingi Bapak Bupati adalah untuk memastikan bahwa dari segi administrasi, regulasi, dan kesiapan teknis di daerah, Pesisir Selatan sudah sangat siap menerima pengalokasian anggaran pusat ini. Tugas jajaran sekretariat daerah adalah mengoordinasikan Dinas Pendidikan agar seluruh dokumen pendukung, mulai dari data dapodik hingga status lahan untuk pembangunan fisik, clear and clean," ujar Sekda Zainal Arifin saat memberikan keterangan di Jakarta.

 

Zainal menambahkan, fungsi koordinasi lintas sektoral yang diembannya sangat penting mengingat usulan yang diajukan bernilai fantastis, yakni mencapai Rp198,86 Miliar untuk revitalisasi gedung sekolah (rehab kelas, pustaka, laboratorium, ruang UKS, toilet, hingga mobiler), pembangunan 38 Unit Sekolah Baru (USB) PAUD, serta pengadaan Papan Interaktif Digital (PID) untuk 684 sekolah.

 

Dari sudut pandang pengelolaan keuangan daerah, Sekda Zainal Arifin melihat audiensi ini sebagai solusi jitu di tengah keterbatasan struktur APBD Pesisir Selatan. Salah satu poin krusial yang ikut dibahas dan dikawal langsung oleh Sekda adalah usulan mengenai pengalihan porsi anggaran penggajian Guru PPPK dan Guru PPPK Paruh Waktu agar diakomodir oleh APBN pusat.

 

"Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saya melihat ruang fiskal kita sangat terbatas jika harus menanggung penuh beban belanja pegawai untuk PPPK. Jika usulan tata kelola penggajian ini disetujui pusat, maka beban APBD kita akan sangat terbantu. Efek domino positifnya, keuangan daerah bisa kita alokasikan secara lebih fleksibel untuk mendanai program prioritas lain, seperti peningkatan kompetensi guru di bidang teknologi modern, koding, dan Artificial Intelligence (AI)," urai Zainal Arifin.

 

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa sekembalinya tim dari Jakarta, pihaknya akan langsung menggelar rapat koordinasi internal untuk mengawal dan memonitor tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Langkah ini diambil agar seluruh bantuan—termasuk rencana intervensi teknologi jaringan Starlink untuk sekolah blank spot dan Solar Cell untuk sekolah minim listrik—dapat berjalan selaras dengan regulasi pengadaan barang dan jasa serta tertib administrasi aset daerah.

 

"Kami optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara visi politik Bapak Bupati, pendampingan dari BBPMP Sumbar, dan kesiapan administrasi yang kami kawal di tingkat birokrasi, seluruh program ini akan membawa pendidikan di Pesisir Selatan menjadi jauh lebih berkualitas, modern, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional," pungkasnya.